Berbeda dengan situasi desa sebelum UU Desa lahir,Dahulu desa di tempatkan sebagai bagian paling akhir dari kebijakan pembangunan sehingga hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil untuk mengurus dirinya sendiri.Saat itu seorang Kepala Desa lebih banyak bekerja dengan instruksi dari setruktur di atasnya.
Hasilnya, Kepala Desa hanya fokus pada persoalan administrasi dan mengerjakan berbagai "arahan"dari atas itu.Sehingga dengan sedikitnya porsi yang bisa di kelola oleh desa membuat Kepala Desa tidak memiliki cukup ruang untuk merancang pembangunan desanya.Hegomoni negara atas rakyat yang sangat kuat adalah masalah berikutnya.Pola kebijakan Top Down yang di jalankan negeri ini bertahun-tahun seringkali membuat seorang Kepala Desa merasa dirinya orang yang sangat berkuasa di desa sehingga ada banyak kebijakan yang di jalankan tanpa meminta persetujuan warga.Pola itu sudah tidak bisa di jalankan oleh Kepala Desa ,KINI.
Sekarang ini desa mengalami perkembangan dinamika luar biasa terutama dalam hal percepatan ekonomi.UU Desa dan Program Dana Desa mengharuskan Kepala Desa memiliki kemampuan merancang bangun visi untuk pembangunan desanya.Kepala Desa Juga harus memiliki konsep yang jelas untuk menciptakaan kesejahteraan wargannya.
Sayangnya masih ada sebagian Kepala Desa yang tidak memahami UU Desa sehingga mereka menganggap masalah ekonomi dan pembangunan di desanya sudah di tangani sepenuhnya oleh BUMDes.Sehingga mereka tidak punya konsep dan ketegasan dalam mengambil kebijakan.Seharusnya Rancang bangun program pembangunan desa dilahirkan seorang Kepala Desa dan para pembantunya dalam struktur pemerintah desa.Sedangkan BUMDes adalah lembaga yang secara operasional menjalankan berbagai rumusan konsep kebijakan ekonomi yang di lahirkan oleh Lembaga Desa'
Lagipula,, yang bersangkutan dengan masalah ekonomi juga bukan hanya BUMDes. Soalnya, tidak semua potensi dan peluang usaha bisa ditangani BUMDes atau harus ditangai BUMDes. BUMDes hanya menjalankan unit usaha yang memiliki efek yang kuat terhadap kehidupan ekonomi khalayak yang selama ini tidak bisa dijalankan secara individu warga desa. Seperti mengelola perusahaan air minum desa, pengelolaan sampah dan sebagainya. Ini adalah beberapa jenis unit usaha sosial yang hanya bisa ditangani entitas seperti desa.
Pembangunan ekonomi desa juga meyangkut berbagai daya dukung yang tidak selalu bersifat bisnis. Misalnya, pembangunan jalan yang baik sehingga bisa menghubungkan daerah yang satu dengan yang lain dan sebagainya. Apa saja yang menjadi program Infrastruktur seperti ini juga ta bisa luput dari visi utama pembangunan desa. Contohnya: desa yang memiliki potensi pertanian yang baik seharusnya membangun berbagai infrastruktur yang mendukung pertanian seperti irigasi, pengadaan bibit dan sebagainya. Jadi, berbagai langkah pembangunan yang dijalankan itu memiliki pola yang jelas dan tahapan yang terukur. Program pembangunan seperti ini yang harus dimiliki seorang kepala desa.
Advertisement
